JAKARTA - Menjaga stabilitas harga pangan menjadi agenda utama Badan Pangan Nasional (Bapanas) pada tahun 2026. 

Setelah berhasil mengendalikan inflasi pangan sepanjang 2025, Bapanas mengerahkan berbagai strategi untuk memastikan harga pangan tetap terkendali dan pasokan aman. 

Langkah-langkah ini melibatkan penguatan pemantauan harga, intervensi pasar, serta pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) secara terintegrasi. Strategi tersebut menjadi pijakan penting dalam menghadapi tantangan dinamika ekonomi dan kebutuhan pangan masyarakat sepanjang tahun.

Direktur Penganekaragaman Konsumsi Pangan Bapanas, Rinna Syawal, menjelaskan bahwa capaian positif pengendalian inflasi pangan pada tahun lalu menjadi modal utama untuk memperkuat kebijakan stabilisasi harga di tahun ini. 

Berbagai instrumen yang sudah dijalankan pada 2025 akan terus dilanjutkan dengan peningkatan cakupan dan efektivitas.

Pemantauan Harga yang Lebih Luas dan Presisi

Salah satu fokus utama Bapanas di 2026 adalah memperkuat pemantauan harga pangan di seluruh Indonesia. Tahun ini, pemantauan dilakukan oleh lebih dari seribu enumerator yang tersebar luas, dengan penambahan komoditas pemantauan. 

Selain beras dan jagung yang sudah dipantau sebelumnya, kini juga ditambahkan pemantauan untuk beras lokal, beras medium non-SPHP, daging kerbau beku dan segar.

“Dengan penambahan komoditas ini, kami berharap kebijakan yang diambil semakin presisi dan responsif terhadap kebutuhan pasar,” ujar Rinna.

Pemantauan yang mendetail ini penting agar pemerintah bisa menangkap perubahan harga secara cepat dan mengambil langkah intervensi yang tepat sasaran. Pemantauan juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harga pangan.

Intervensi Pasar Melalui Program SPHP dan Bantuan Pangan

Intervensi pasar tetap menjadi instrumen penting dalam menjaga stabilitas harga. Pada 2025, penyaluran Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) beras mencapai 802,9 ribu ton dan akan dilanjutkan hingga akhir Januari 2026 melalui skema Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran (RPATA). 

Program SPHP juga mencakup jagung yang pada 2025 terealisasi sebanyak 51.211 ton, dengan target meningkat signifikan menjadi 500 ribu ton pada 2026 guna mendukung peternak mandiri layer.

Selain itu, bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng telah menjangkau lebih dari 18 juta penerima manfaat sepanjang 2025. Bantuan ini akan terus disalurkan untuk melindungi daya beli masyarakat, terutama kelompok rentan.

Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) juga menjadi strategi penting untuk memperkuat keseimbangan pasokan antarwilayah. Tahun lalu, FDP telah mendistribusikan lebih dari 1.064 ton pangan ke wilayah defisit, didominasi beras, cabai, dan produk hortikultura. 

Tahun ini, FDP akan dilanjutkan sebagai instrumen stabilisasi harga yang utama.

Gerakan Pangan Murah dan Pengembangan Kios Pangan

Gerakan Pangan Murah (GPM) terus menjadi instrumen strategis pengendalian harga di tingkat konsumen. Sepanjang 2025, GPM telah dilaksanakan sebanyak 13.321 kali di seluruh Indonesia dan direncanakan untuk digelar di semua 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota pada 2026.

Upaya ini dipadukan dengan pengembangan akses pangan melalui 1.737 Kios Pangan yang tersebar di 34 provinsi. Program kios ini akan diperluas cakupannya untuk mempermudah masyarakat mendapatkan pangan dengan harga terjangkau.

Pengembangan jaringan distribusi pangan yang kuat ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah untuk menjamin akses pangan yang merata dan terjangkau di seluruh wilayah Indonesia.

Cadangan Pangan Pemerintah sebagai Penopang Utama

Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) ditetapkan sebagai penopang utama intervensi pasar sepanjang tahun 2026. 

Pemerintah menargetkan penyerapan CPP dengan jumlah yang cukup besar, antara lain beras 4 juta ton, jagung 1 juta ton, kedelai 70 ribu ton, daging sapi 180 ribu ton, daging kerbau 100 ribu ton, gula konsumsi 275 ribu ton, minyak goreng 790 ribu ton, dan komoditas strategis lainnya.

Ketersediaan CPP ini memungkinkan pemerintah untuk melakukan intervensi pasar dengan cepat dan efektif dalam menjaga pasokan serta menekan lonjakan harga.

Pengawasan Ketat dan Sinergi Antar Pemangku Kepentingan

Untuk menjaga kestabilan harga beras dan mutu pangan, Bapanas juga mengaktifkan kembali Satgas Pengendalian Harga Beras, Keamanan, dan Mutu Pangan. 

Satgas ini terbukti efektif menahan gejolak harga beras pada akhir 2025 dan tahun ini akan dioptimalkan dengan melibatkan berbagai kementerian, pemerintah daerah, serta aparat penegak hukum.

Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, mengingatkan pentingnya sinergi dan pengawalan bersama oleh seluruh pemangku kepentingan untuk menjaga harga pangan tetap terkendali. 

“Kami sepakat untuk menentang praktik melanggar Harga Eceran Tertinggi (HET) dan siap mengambil tindakan tegas demi stabilitas harga di tingkat konsumen,” tegasnya.

Dengan seluruh strategi yang terintegrasi tersebut, Bapanas optimistis bahwa stabilisasi harga dan pasokan pangan dapat terus terjaga pada 2026, terlebih dengan memasuki bulan Ramadhan yang biasanya memicu peningkatan permintaan.